JAKARTA – Rencana aksi unjuk rasa berskala nasional bertajuk “Reformasi Jilid II” yang diinisiasi oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memantik respons dari berbagai organisasi kepemudaan. Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) secara resmi mengimbau seluruh kader dan elemen mahasiswa di Indonesia untuk bersikap objektif dan tidak mudah terprovokasi oleh gerakan tersebut.
Sikap kehati-hatian ini diambil lantaran eskalasi gerakan tersebut dinilai sarat akan kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi memicu polarisasi, alih-alih murni memperjuangkan kesejahteraan masyarakat luas.
Waspadai Agenda Tersembunyi di Balik Narasi Suara Rakyat
Sekretaris Jenderal (Sekjend) PP HIMMAH, Sukri Soleh Sitorus, menegaskan bahwa hak berserikat, berkumpul, dan mengutarakan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin penuh oleh undang-undang. Kendati demikian, ia mengingatkan agar gerakan moral mahasiswa tidak dijadikan alat pemukul (hitman) oleh aktor-aktor politik tertentu.
“Hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Namun pelaksanaannya harus tetap berlandaskan kebijaksanaan, keterukuran, serta tidak disusupi agenda-agenda tersembunyi yang dapat merugikan kepentingan bangsa,” ujar Sukri Soleh Sitorus dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (12/06/2026).
Sukri menyoroti momentum seruan “Reformasi Jilid II” yang digulirkan di tengah akselerasi program strategis nasional. PP HIMMAH menduga ada resistensi dari kekuatan modal atau kelompok tertentu yang kepentingannya terganggu oleh kebijakan kedaulatan negara, lalu membungkus agenda mereka menggunakan narasi gerakan mahasiswa.
“Seruan ‘Reformasi Jilid II’ yang mereka gaungkan bukan tanpa tanda tanya besar. Kami khawatir aksi ini justru diarahkan untuk menghambat berbagai kebijakan pemerintah yang sedang berupaya memperkuat kedaulatan bangsa, bukan semata-mata memperbaiki keadaan,” cetusnya.
Bedah Isu Ekonomi: Lindungi Program Strategis Nasional
Lebih lanjut, PP HIMMAH memaparkan sejumlah kebijakan ekonomi dan sosial berjangka panjang yang saat ini sedang dipacu oleh pemerintah dan dinilai wajib dikawal secara kondusif, antara lain:
Program penguatan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi nasional.
Akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) untuk memutus ketergantungan ekspor bahan mentah.
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis bagi pemenuhan gizi generasi muda.
Penataan sistem ekspor-impor terintegrasi di bawah naungan PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Terkait gejolak ekonomi makro domestik, seperti fluktuasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Sukri menilai persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan hanya sebagai kelalaian eksekutif semata. Menurutnya, ada faktor geopolitik global dan dinamika pasar internasional yang kompleks, sehingga membutuhkan kajian akademik yang matang, bukan sekadar respons emosional di jalanan.
Instruksi Garis Komando: Jaga Marwah Intelektual
Guna meredam potensi benturan dan kerusakan fasilitas publik, Sekjend PP HIMMAH menyampaikan instruksi resmi dari Ketua Umum PP HIMMAH kepada seluruh fungsionaris di tingkat Wilayah (Provinsi), Cabang (Kabupaten/Kota), hingga Komisariat (Kampus) se-Indonesia untuk merapatkan barisan dan menahan diri.
Mahasiswa dituntut mengembalikan marwah gerakan ke koridor intelektual melalui mimbar akademik, diskusi ilmiah, dan penyusunan naskah rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemecahan masalah bangsa.
“Jangan sampai niat menyampaikan aspirasi yang mulia berubah menjadi tindakan anarkis yang justru merugikan masyarakat luas. Jika ingin membangun bangsa, kritik harus disertai solusi. Yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah reformasi cara berpikir, peningkatan kualitas SDM, serta persatuan dalam mengawal pembangunan nasional,” pungkas Sukri.
