MEDAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Medan, Rabu (17/06). Dalam aksi tersebut, massa mengangkat tema “Indonesia Krisis Kebijakan” sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
GMNI Kota Medan menilai sejumlah kebijakan yang diterapkan saat ini telah menjauh dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka, berbagai kebijakan tersebut cenderung mengakomodasi kepentingan kelompok oligarki dan kroni kekuasaan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit.
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Kota Medan menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan aspirasi terkait kondisi perekonomian nasional yang dinilai semakin membebani daya beli masyarakat.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap tidak efisien dan berpotensi membebani keuangan negara. Di bidang hukum, mereka menuntut penegakan supremasi hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil, tanpa adanya perlakuan berbeda antara masyarakat biasa dan kalangan elite.
Pada sektor pendidikan dan sosial, GMNI meminta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah seperti MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas serta manfaatnya bagi masyarakat luas. Mereka juga mendesak agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen benar-benar difokuskan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Di bidang reformasi birokrasi dan keamanan, massa aksi meminta DPR RI segera merevisi Undang-Undang TNI dan Polri guna menjaga profesionalitas institusi serta memperkuat iklim demokrasi. Mereka juga menolak segala bentuk militerisasi ruang sipil dan meminta agar fungsi TNI tetap berada pada koridor pertahanan negara.
Sementara itu, terkait sektor energi, GMNI mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap PT Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusul persoalan kelangkaan dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah juga diminta mengambil langkah strategis untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan memperketat kebijakan impor guna melindungi produsen dalam negeri.
Dalam aksi tersebut, massa sempat diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala. Namun, hasil audiensi dinilai belum memberikan jawaban yang memuaskan terhadap tuntutan yang disampaikan.
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Ramot Simarmata, menyayangkan sikap yang ditunjukkan pimpinan DPRD Kota Medan dalam merespons aspirasi mahasiswa.
“Kami hadir di rumah rakyat untuk menagih komitmen konkret. Sangat disayangkan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, justru gagal menunjukkan sikap tegas. Ini menjadi bukti bahwa wakil rakyat hari ini belum mampu menjawab krisis kebijakan yang sedang dihadapi bangsa,” ujar Ramot.
Sebagai penutup, DPC GMNI Kota Medan menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk praktik politik oligarki dan kepentingan kelompok tertentu dalam birokrasi pemerintahan.
Karena tidak memperoleh kepastian atas tuntutan yang disampaikan, GMNI Kota Medan menyatakan mosi tidak percaya terhadap hasil audiensi dengan DPRD Kota Medan. Organisasi tersebut juga berencana melakukan konsolidasi internal untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar dalam waktu dekat.
