Medan, Youbenews.com – Gelombang penolakan terhadap kebijakan fiskal energi terus bergulir dari kalangan akademika. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah secara resmi melayangkan protes dan pernyataan sikap keras merespons kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan tersebut dinilai memicu efek domino yang memperparah beban hidup masyarakat luas.
Selain menyoroti tata kelola tarif energi di tingkat pusat, aliansi mahasiswa di Sumatera Utara ini juga membidik lemahnya pengawasan di sektor hilir, terutama terkait maraknya praktik mafia minyak ilegal di daerah.
Lonjakan Harga BBM Non-Subsidi Cekik Daya Beli Rakyat
Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) UMN Al-Washliyah, Khairum Siregar, membeberkan bahwa penyesuaian tarif BBM jenis non-subsidi—seperti Pertamax yang mencatatkan lonjakan signifikan hingga melampaui angka 30 persen—menjadi hantaman keras bagi stabilitas ekonomi rumah tangga. Kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada kalangan menengah ke bawah, pekerja, serta mahasiswa yang mobilitas hariannya bergantung pada transportasi.
Khairum mengakui bahwa konjunktur ekonomi global saat ini berada dalam fase ketidakpastian yang berimplikasi pada pembengkakan biaya energi dan beban subsidi APBN. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa instabilitas global tidak boleh dijadikan tameng oleh pemerintah untuk mengorbankan daya beli masyarakat.
“Negara tidak boleh menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk mengabaikan kepentingan rakyat. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan justru menambah beban hidup masyarakat melalui kebijakan yang tidak berpihak,” tegas Khairum Siregar dalam rilis persnya di Medan, Sabtu (13/06/2026).
BEM UMN Al-Washliyah mengkhawatirkan, jika inflasi sektor energi ini tidak segera dimitigasi melalui intervensi pasar, maka dalam waktu dekat akan terjadi lonjakan harga barang pokok (inflasi pangan) yang berpotensi memicu kemiskinan struktural baru.
Desak Kapolda Sumut Sikat Habis Jaringan Mafia BBM
Fokus kritisisme mahasiswa tidak berhenti pada persoalan regulasi harga, melainkan juga menyoroti aspek penegakan hukum di wilayah hukum Sumatera Utara. BEM UMN Al-Washliyah menyatakan keprihatinan mendalam atas suburnya praktik mafia minyak dan distribusi BBM ilegal yang merugikan keuangan negara sekaligus memicu kelangkaan di sejumlah SPBU daerah.
Guna memutus mata rantai kejahatan terorganisir tersebut, mahasiswa mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) untuk mengambil tindakan represif yang radikal dan tanpa kompromi.
“Kami meminta aparat kepolisian mengusut tuntas jaringan mafia BBM, termasuk aktor intelektual dan pihak yang diduga membekingi praktik ilegal tersebut. Harus ada penegakan hukum tanpa tebang pilih dan menolak segala bentuk pembiaran yang merugikan rakyat,” lanjut Khairum.
Daftar Tuntutan Prinsipil dan Ancaman Aksi Lanjutan
Sebagai manifestasi dari fungsi kontrol sosial (social control), BEM UMN Al-Washliyah merumuskan poin-poin tuntutan strategis yang ditujukan kepada pemangku kebijakan hulu dan hilir, antara lain:
Evaluasi Regulasi: Mendesak pemerintah pusat mengevaluasi ulang formula kenaikan harga BBM.
Transparansi Anggaran: Menuntut pemerintah membuka data secara transparan mengenai dasar dan urgensi penyesuaian tarif energi.
Stabilisasi Pasar: Meminta jaminan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pasca-kenaikan BBM guna menjaga daya beli.
Pemberantasan Kejahatan Energi: Mendesak Polda Sumut membongkar aktor intelektual di balik bisnis BBM ilegal secara transparan ke publik.
Di akhir pernyataannya, pihak BEM UMN Al-Washliyah menegaskan akan mengawal ketat perkembangan respons pemerintah terhadap aspirasi ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik atau kebijakan korektif dari otoritas terkait, kolektif mahasiswa menyatakan siap mengonsolidasikan basis massa untuk menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di jalanan demi memperjuangkan keadilan ekonomi masyarakat Sumatera Utara.
