Medan, YoubeNews.id – Puluhan massa yang tergabung dalam PRO-PUBLIC Institute menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan AH Nasution, Kota Medan, Rabu (17/6/2026). Massa mendesak pihak kejaksaan segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Simalungun.
Aksi yang berlangsung selama satu jam, mulai pukul 10.30 WIB hingga 11.30 WIB tersebut berjalan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Dalam orasinya, pimpinan aksi Dedy Azhar menyatakan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk kontrol sosial untuk memastikan laporan dugaan penyimpangan anggaran yang telah diserahkan sebelumnya tidak mandek di meja administrasi.
“Kami datang untuk memastikan laporan masyarakat tidak berhenti hanya sebagai berkas administrasi. Dugaan korupsi yang kami laporkan harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan karena menyangkut uang rakyat,” tegas Dedy Azhar.
Dedy menjelaskan, laporan resmi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 040/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 dan Nomor 041/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 tertanggal 7 Juni 2026. Fokus laporan mengarah pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2024-2025 dengan nilai fantastis mencapai lebih dari Rp16,9 miliar.
Selain proyek SPAM, massa juga melaporkan adanya kejanggalan dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa pembangunan Tangki Septic Skala Individual yang dianggarkan berturut-turut pada TA 2023, 2024, dan 2025.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan PRO-PUBLIC Institute, ditemukan sejumlah indikasi kuat pelanggaran hukum di antaranya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, fungsi proyek yang tidak optimal, hingga potensi kerugian keuangan negara.
Atas dasar temuan tersebut, massa aksi menuntut Kejatisu segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Simalungun, Ir. Hotbinson Damanik, ST, MT, serta Mhd. Ali Damanik, ST selaku Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah Dinas PUPR Simalungun. Pihak APH juga didesak melakukan audit investigatif menyeluruh.
Tanggapan Kejatisu: Laporan Sedang Ditelaah Tim
Aksi unjuk rasa ini direspons langsung oleh pihak Kejatisu. Perwakilan Bidang Intelijen Kejatisu yang dipimpin oleh Maria Magdalena Sembiring menemui massa untuk menampung aspirasi tersebut.
Maria memastikan bahwa laporan dari PRO-PUBLIC Institute sudah diterima dan kini sedang masuk dalam tahap penelaahan oleh tim khusus yang telah dibentuk.
“Laporan teman-teman sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saat ini sudah dibentuk tim untuk melakukan penelaahan. Jika nantinya ditemukan benang merah dan memenuhi unsur yang diperlukan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Maria di hadapan massa.
Terkait keputusan pelapor yang melayangkan aduan langsung ke tingkat wilayah, Maria menilai hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpercayaan terhadap netralitas penegakan hukum di tingkat daerah.
“Teman-teman datang ke Kejati karena ada dugaan bahwa Kejari Simalungun tidak steril. Karena itulah laporan disampaikan ke Kejati Sumut. Namun apabila nantinya pimpinan mengambil kebijakan untuk melimpahkan penanganannya ke Kejari Simalungun, hal itu juga dimungkinkan. Kita lihat nanti bagaimana kebijakan pimpinan,” tambahnya.
Merespons tanggapan tersebut, Dedy Azhar menyatakan menghormati prosedur internal kejaksaan, namun berjanji akan terus mengawal kasus ini. PRO-PUBLIC Institute mengancam akan kembali menggelar aksi massa dengan jumlah yang lebih besar jika tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan laporan ini.
Usai mendengarkan penjelasan dari pihak intelijen Kejatisu, massa akhirnya membubarkan diri secara damai pada pukul 11.30 WIB tanpa ada insiden yang mengganggu jalannya pelayanan publik di kantor penegak hukum tersebut.
MEDAN – Puluhan massa yang tergabung dalam PRO-PUBLIC Institute menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan AH Nasution, Kota Medan, Rabu (17/6/2026). Massa mendesak pihak kejaksaan segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Simalungun.
Aksi yang berlangsung selama satu jam, mulai pukul 10.30 WIB hingga 11.30 WIB tersebut berjalan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Dalam orasinya, pimpinan aksi Dedy Azhar menyatakan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk kontrol sosial untuk memastikan laporan dugaan penyimpangan anggaran yang telah diserahkan sebelumnya tidak mandek di meja administrasi.
“Kami datang untuk memastikan laporan masyarakat tidak berhenti hanya sebagai berkas administrasi. Dugaan korupsi yang kami laporkan harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan karena menyangkut uang rakyat,” tegas Dedy Azhar.
Dedy menjelaskan, laporan resmi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 040/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 dan Nomor 041/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 tertanggal 7 Juni 2026. Fokus laporan mengarah pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2024-2025 dengan nilai fantastis mencapai lebih dari Rp16,9 miliar.
Selain proyek SPAM, massa juga melaporkan adanya kejanggalan dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa pembangunan Tangki Septic Skala Individual yang dianggarkan berturut-turut pada TA 2023, 2024, dan 2025.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan PRO-PUBLIC Institute, ditemukan sejumlah indikasi kuat pelanggaran hukum di antaranya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, fungsi proyek yang tidak optimal, hingga potensi kerugian keuangan negara.
Atas dasar temuan tersebut, massa aksi menuntut Kejatisu segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Simalungun, Ir. Hotbinson Damanik, ST, MT, serta Mhd. Ali Damanik, ST selaku Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah Dinas PUPR Simalungun. Pihak APH juga didesak melakukan audit investigatif menyeluruh.
Tanggapan Kejatisu: Laporan Sedang Ditelaah Tim
Aksi unjuk rasa ini direspons langsung oleh pihak Kejatisu. Perwakilan Bidang Intelijen Kejatisu yang dipimpin oleh Maria Magdalena Sembiring menemui massa untuk menampung aspirasi tersebut.
Maria memastikan bahwa laporan dari PRO-PUBLIC Institute sudah diterima dan kini sedang masuk dalam tahap penelaahan oleh tim khusus yang telah dibentuk.
“Laporan teman-teman sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saat ini sudah dibentuk tim untuk melakukan penelaahan. Jika nantinya ditemukan benang merah dan memenuhi unsur yang diperlukan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Maria di hadapan massa.
Terkait keputusan pelapor yang melayangkan aduan langsung ke tingkat wilayah, Maria menilai hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpercayaan terhadap netralitas penegakan hukum di tingkat daerah.
“Teman-teman datang ke Kejati karena ada dugaan bahwa Kejari Simalungun tidak steril. Karena itulah laporan disampaikan ke Kejati Sumut. Namun apabila nantinya pimpinan mengambil kebijakan untuk melimpahkan penanganannya ke Kejari Simalungun, hal itu juga dimungkinkan. Kita lihat nanti bagaimana kebijakan pimpinan,” tambahnya.
Merespons tanggapan tersebut, Dedy Azhar menyatakan menghormati prosedur internal kejaksaan, namun berjanji akan terus mengawal kasus ini. PRO-PUBLIC Institute mengancam akan kembali menggelar aksi massa dengan jumlah yang lebih besar jika tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan laporan ini.
Usai mendengarkan penjelasan dari pihak intelijen Kejatisu, massa akhirnya membubarkan diri secara damai pada pukul 11.30 WIB tanpa ada insiden yang mengganggu jalannya pelayanan publik di kantor penegak hukum tersebut.
