HMI Cabang Medan Nilai Kritik Terhadap Wali Kota Medan Tidak Objektif, Ajak DPRD Lebih Konstruktif
Youbenews.com Medan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan melalui Ketua Bidang Pengembangan Profesi, Rinaldy Fauzi Harahap, menyampaikan sikap terhadap dinamika kritik yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Medan. HMI menilai sejumlah pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, cenderung tidak objektif dan terlalu prematur. 14/04/2026
Rinaldy menyampaikan bahwa kritik terhadap kinerja pemerintahan sah-sah saja dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan secara proporsional, berbasis data, dan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
“Kami menilai kritik yang disampaikan terlalu terburu-buru dan tidak melihat secara utuh proses pembangunan yang sedang berjalan. Pemerintahan tidak bisa dinilai hanya dari hasil jangka pendek,” ujar Rinaldy dalam keterangannya.
Menurutnya, dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai langkah pembenahan, terutama pada aspek sistem dan tata kelola birokrasi. Proses tersebut membutuhkan waktu, konsistensi, serta sinergi antar lembaga.
“Pembangunan itu proses bertahap. Saat ini banyak program masih berada pada fase penguatan fondasi. Dampaknya memang belum sepenuhnya terlihat, tetapi arah kebijakannya sudah jelas,” tegasnya.
Terkait isu lemahnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), HMI Cabang Medan justru menilai pemerintah sedang melakukan penataan birokrasi secara lebih selektif dan profesional. Penunjukan pelaksana tugas (Plt) dinilai sebagai bagian dari proses evaluasi untuk mendapatkan aparatur yang lebih kompeten.
Selain itu, Rinaldy juga menanggapi kritik terkait sektor kesehatan yang dinilai mengalami penurunan kualitas. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut perlu didukung dengan data yang komprehensif, mengingat di lapangan masih terlihat adanya upaya pembenahan fasilitas dan peningkatan sistem pelayanan.
Dalam hal penanganan banjir, HMI Cabang Medan menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan secara instan. Namun, langkah-langkah strategis seperti normalisasi drainase dan perencanaan jangka panjang dinilai sudah mulai dilakukan.
“Tidak adil jika persoalan bertahun-tahun dibebankan sepenuhnya pada satu periode kepemimpinan. Yang penting adalah adanya progres dan komitmen penyelesaian,” jelasnya.
Menanggapi isu pengisian jabatan dari luar daerah, HMI Cabang Medan berpandangan bahwa hal tersebut seharusnya tidak menjadi polemik selama didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi.
“Yang dibutuhkan Kota Medan adalah SDM terbaik. Profesionalisme harus menjadi prioritas, bukan semata-mata asal daerah,” tambah Rinaldy.
Di akhir pernyataannya, HMI Cabang Medan mengingatkan DPRD, khususnya Komisi I, agar tidak hanya fokus pada kritik, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif serta memberikan solusi yang konkret.
“Kritik yang tidak berbasis data dan solusi justru berpotensi menciptakan kegaduhan publik. Kami mengajak semua pihak untuk menjaga objektivitas dan bersama-sama membangun Kota Medan,” tutup Rinaldy.
