Dorong Normalisasi Alur Pelayaran, Komisi VII DPR RI Kunjungi Pelabuhan Belawan Pelindo Regional 1
Youbenews.com, Medan – Belawan— PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 Belawan menerima kunjungan kerja Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Haryo Soekartono, di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, Sumatera Utara, pada Senin (21/7). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda strategis Komisi VII dalam meninjau langsung kondisi dan pengembangan fasilitas transportasi laut nasional, khususnya di wilayah barat Indonesia. Senin (21/07/2025)
Kehadiran rombongan disambut oleh Pelaksana Harian Executive General Manager PT Pelindo Regional 1 Belawan, Mahadi Widigdo, beserta jajaran manajemen dan perwakilan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.
Baca Juga : Negara Terancam Kalah! Mafia Tanah Dibiarkan Berkeliaran, AKTA Geruduk Kejati Sumut: Tangkap Oknum DPRD DG!
Kegiatan diawali dengan pemaparan kinerja dan capaian operasional Pelindo di Pelabuhan Belawan, termasuk berbagai program pengembangan infrastruktur dan layanan kepelabuhanan. Setelah sesi paparan, rombongan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas di Terminal Penumpang Bandar Deli.
Baca Juga : Bakar BAN! Mahasiswa Al-Azhar Medan Geruduk Kampus, Tuntut Dosen Minta Maaf dan Rektor Bertindak
Dalam tinjauannya, Bambang Haryo secara khusus menyoroti kondisi alur pelayaran di kawasan Belawan yang mengalami pendangkalan dan dinilai berpotensi mengganggu kelancaran logistik serta membahayakan keselamatan pelayaran.
“Alur di kawasan Belawan perlu segera dinormalisasi. Ini penting agar kapal-kapal besar dapat bersandar dengan aman, karena Pelabuhan Belawan memiliki posisi strategis dan potensi besar sebagai simpul pelayaran internasional,” ujar Bambang.
Baca Juga : PT DMS DIDUGA GUNAKAN DOKUMEN LINGKUNGAN FIKTIF, DLHK SUMUT BUKA SUARA
Menanggapi hal tersebut, Mahadi Widigdo menyampaikan komitmen Pelindo dalam mendukung upaya normalisasi alur pelayaran melalui sinergi bersama kementerian dan para pemangku kepentingan terkait.
“Pengerukan alur merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Namun demikian, Pelindo siap menjalankan tugas tersebut apabila mendapat penugasan resmi. Saat ini kami tengah menyiapkan seluruh persyaratan administratif, termasuk kesepakatan tarif dengan asosiasi pelayaran,” jelas Mahadi.
Baca Juga: Ketua PKC PMII SUMUT Kecam Keras Intervensi Dosen di Universitas Al-Azhar Medan: Pecah Belah Mahasiswa dan Rugikan Dunia Akademik
Mahadi juga menyampaikan harapannya agar kunjungan kerja ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, parlemen, dan BUMN dalam percepatan pembangunan sektor maritim.
“Kami mengapresiasi kunjungan ini sebagai bentuk perhatian DPR terhadap isu strategis pelabuhan. Semoga ini menjadi suara tambahan di parlemen agar pengerukan alur segera terealisasi, demi mendukung kelancaran arus logistik nasional,” tutup Mahadi.
(Youbenews.com)
Comments 2