Deli Serdang — Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kabupaten Deli Serdang, Tareq Adel, mengecam keras panitia dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang terkait penempatan posisi duduk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang, KH. Kaya Hasibuan, dalam kegiatan Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II yang berlangsung di Balairung Pemkab Deli Serdang, Selasa (19/5/2026).
Kritik tersebut mencuat setelah beredarnya video dan foto di media sosial yang memperlihatkan Ketua MUI Deli Serdang duduk di kursi berlapis kain putih berdampingan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Posisi duduk tersebut disebut telah diatur langsung oleh panitia dari Dinas PMD sesuai nama yang tertulis di bangku peserta dan tamu undangan.
Tak hanya itu, publik juga menyoroti posisi duduk KH. Kaya Hasibuan yang dinilai tidak pantas karena berada di belakang jajaran TNI dan Polri. Kondisi tersebut menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai ulama besar di Kabupaten Deli Serdang seharusnya ditempatkan pada posisi yang lebih terhormat.
Tareq Adel menilai kejadian itu merupakan bentuk kelalaian serius panitia dalam memahami etika penghormatan terhadap ulama dan tokoh agama.
“Kami sangat menyayangkan sikap panitia PMD yang terkesan tidak memahami adab dalam menempatkan seorang ulama besar seperti Ketua MUI Deli Serdang. Beliau adalah tokoh agama yang sangat dihormati masyarakat, bukan sekadar tamu biasa,” tegas Tareq Adel, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, sejak dulu Ketua MUI Deli Serdang selalu ditempatkan sejajar dengan Bupati dan Wakil Bupati dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi ulama.
“Dari masa ke masa, Ketua MUI Deli Serdang duduk sejajaran dengan kepala daerah. Ini bukan soal jabatan semata, tetapi soal penghormatan terhadap ulama dan marwah lembaga MUI,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti penempatan duduk yang berdampingan dengan perempuan bukan mahram yang dinilai tidak memperhatikan norma dan nilai keislaman, terlebih dalam konteks sosok Ketua MUI sebagai panutan umat.
“Hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele. Pemerintah harus paham etika, terlebih menyangkut ulama yang menjadi simbol moral masyarakat,” katanya.
Atas kejadian tersebut, GPA Deli Serdang secara tegas meminta Bupati Deli Serdang untuk mencopot Kepala Dinas PMD beserta Kepala Bidang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Kami meminta Bupati Deli Serdang segera mengevaluasi dan mencopot Kadis PMD serta Kabid yang bersangkutan karena dinilai lalai dan tidak mampu menjaga marwah ulama dalam kegiatan resmi pemerintah,” tegas Tareq Adel.
Menurutnya, langkah tegas perlu diambil agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkab Deli Serdang agar lebih menghormati tokoh agama dan adat dalam setiap kegiatan pemerintahan.
“Jangan sampai insiden ini melukai hati umat dan menimbulkan kesan bahwa penghormatan terhadap ulama mulai diabaikan dalam kegiatan pemerintahan,” tutupnya.
