DELI SERDANG – Cipayung Plus Kabupaten Deli Serdang menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden pemutusan aliran listrik di Gedung Graha Bhineka Perkasa Jaya (BPJ) oleh PT PLN beberapa waktu lalu. Aliansi menilai peristiwa ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan sinyal kuat adanya kelemahan mendasar dalam manajemen operasional dan keuangan di tubuh BUMD tersebut.
Melalui pernyataan resminya, aliansi menekankan bahwa integritas sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tercermin dari kedisiplinannya dalam memenuhi kewajiban dasar.
“Kegagalan Manajerial yang Mencederai Reputasi Daerah” Sangat disayangkan aset strategis kebanggaan masyarakat Deli Serdang harus mengalami pemutusan listrik hanya karena kendala administratif tunggakan. Secara substansi, ini menunjukkan adanya disfungsi manajerial pada level pimpinan. Direktur PT BPJ sebagai pemegang otoritas tertinggi seharusnya mampu memastikan hal fundamental seperti biaya operasional rutin tidak terabaikan,” ujar Perwakilan Aliansi, Jumat (03/04).
Aliansi berpendapat bahwa insiden ini secara tidak langsung telah menggerus wibawa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Di tengah upaya Bupati dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, kelalaian di tingkat BUMD justru memberikan potret yang kontradiktif bagi publik dan investor.
*Desakan Evaluasi Berbasis Kinerja*
Atas dasar pertimbangan tersebut, Cipayung Plus Deli Serdang Meminta Bupati untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kapasitas dan kompetensi Direktur saat ini. Aliansi menilai perlu adanya penyegaran kepemimpinan demi memulihkan profesionalisme perusahaan.
Cipayung Plus Deli Serdang juga meminta agar dilakukan audit Kepatuhan Operasional. Mendorong adanya transparansi mengenai arus kas (cash flow) perusahaan. Sangat ironis jika gedung yang produktif secara komersial mengalami kendala dalam pembayaran beban bulanan.
Selain itu, Penyelamatan Citra Pemkab di tengah masyarakat juga penting. Cipayung Plus Deli Serdang Mendesak Bupati untuk mengambil langkah strategis agar kegagalan manajerial di satu unit usaha tidak terus-menerus menjadi beban bagi reputasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan.
“Kami berbicara atas dasar kecintaan pada daerah ini. Kami tidak ingin marwah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang sudah dibangun dengan baik, harus ternoda oleh ketidakcakapan tata kelola di level BUMD. Evaluasi kepemimpinan adalah langkah paling logis untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tutupnya.
Pernyataan ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi Bupati Deli Serdang dalam mengambil kebijakan yang tegas demi perbaikan birokrasi dan iklim usaha daerah yang lebih sehat.
