Mahasiswa Sumatera Utara Desak Pemeriksaan dan Pencopotan Zulkifli Hasan: Diduga Jadi Dalang Pembukaan Hutan yang Picu Bencana di Sumatera
Youbenews.com -Medan, Gelombang penolakan dan kemarahan publik kembali menguat di Sumatera. Mahasiswa dan aktivis lingkungan di Sumatera Utara secara tegas mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah pusat untuk memeriksa serta mencopot Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia periode 2009–2014, yang diduga bertanggung jawab atas kebijakan pembukaan hutan secara masif di wilayah Sumatera,Medan(25/12/2025).
Baca juga : Koordinator Daerah AKTA Kota Medan Desak Presiden Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional
Desakan ini mencuat pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menelan korban jiwa, merusak permukiman warga, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Mahasiswa menilai bencana tersebut bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat langsung dari kerusakan lingkungan sistematis yang terjadi selama bertahun-tahun.
Baca juga : Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Islam Dukung Penataan Wilayah oleh Kemendagri
“Kami menilai kebijakan kehutanan di masa kepemimpinan Zulkifli Hasan telah membuka ruang luas bagi deforestasi, alih fungsi hutan, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali,Ini adalah kejahatan ekologis yang dampaknya kini dirasakan rakyat,” tegas perwakilan mahasiswa Sumatera Utara dalam pernyataannya.
Mahasiswa dan aktivis lingkungan menyebut Zulkifli Hasan sebagai aktor kunci atau dalang kebijakan pembebasan kawasan hutan di Sumatera yang diduga diberikan kepada korporasi besar, tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Akibatnya, kawasan resapan air rusak, hutan lindung menyusut, dan risiko bencana meningkat drastis.
Baca juga : Negara Terancam Kalah! Mafia Tanah Dibiarkan Berkeliaran, AKTA Geruduk Kejati Sumut: Tangkap Oknum DPRD DG!
Meski Zulkifli Hasan telah membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa bencana alam yang terjadi tidak berkaitan dengan kebijakannya semasa menjabat, penjelasan tersebut dinilai tidak cukup oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Mereka menegaskan bahwa pembelaan sepihak tidak dapat menghapus jejak kebijakan yang dinilai merusak lingkungan secara struktural.
Baca juga : Warga Medan Keluhkan Krisis Air Bersih dan Ketidakjelasan Status BPJS, DPRD Janji Tindak Lanjut
“Jika negara serius melindungi rakyat dan lingkungan, maka tidak boleh ada kekebalan hukum. Siapa pun yang kebijakannya merusak hutan dan menyebabkan penderitaan rakyat harus bertanggung jawab,” lanjut pernyataan tersebut.
Dalam tuntutannya, mahasiswa dan aktivis lingkungan menyampaikan beberapa poin tegas:
- Meminta aparat penegak hukum segera memeriksa Zulkifli Hasan terkait kebijakan kehutanan selama menjabat.
- Mendesak pencopotan dari jabatan publik jika ditemukan indikasi kuat keterlibatan dalam perusakan lingkungan.
- Menuntut evaluasi total kebijakan kehutanan nasional, khususnya di wilayah Sumatera.
- Mendorong penegakan hukum lingkungan yang adil dan transparan, tanpa intervensi politik.
- Menuntut langkah konkret pemerintah untuk memulihkan hutan dan mencegah bencana ekologis berulang.
Mahasiswa menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan akibat bencana ekologis tidak boleh terus berulang tanpa pertanggungjawaban.
Baca juga : Projo Muda Dukung Penuh Program Pembangunan Pemprovsu di bawah Kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution
Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu ini melalui aksi massa, kajian akademik, dan tekanan publik hingga keadilan ekologis benar-benar ditegakkan.
“Bencana ini adalah alarm keras bagi negara. Jika perusak lingkungan terus dilindungi, maka rakyatlah yang akan terus menjadi korban,” tutup pernyataan mahasiswa.
(Youbenews.com)
