Koordinator Daerah AKTA Kota Medan Desak Presiden Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional
Youbenews.com Medan — Koordinator Daerah Kota Medan Aliansi Aktivis Kota (AKTA), Rizky Wira Pranata, secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian bencana yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara.
Rizky menilai, skala dampak bencana yang terjadi tidak lagi dapat ditangani secara parsial oleh pemerintah daerah semata. Kerusakan infrastruktur, lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya jumlah warga terdampak menunjukkan bahwa kondisi telah memasuki fase darurat nasional.
“Kami melihat langsung di lapangan, masyarakat kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, dan mata pencaharian. Jika ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka penanganannya akan terus lambat dan tidak terkoordinasi maksimal,” tegas Rizky dalam pernyataannya, minggu 21/12/2025
Menurut Rizky, penetapan status bencana nasional sangat krusial untuk membuka ruang intervensi penuh pemerintah pusat, termasuk percepatan distribusi logistik, pengerahan sumber daya lintas kementerian, serta pembiayaan darurat yang tidak membebani APBD daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa lambannya pengambilan keputusan di tingkat pusat akan memperpanjang penderitaan rakyat dan berpotensi memicu krisis sosial baru.
“Negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara harus total. Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan status bencana nasional, dan kami mendesak kewenangan itu digunakan demi keselamatan rakyat,” lanjutnya.
AKTA Kota Medan juga meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan audit mitigasi bencana, khususnya terkait tata kelola lingkungan, alih fungsi lahan, dan lemahnya sistem peringatan dini yang selama ini menjadi persoalan berulang.
Rizky menegaskan, desakan ini bukan bentuk tekanan politik, melainkan panggilan moral dan konstitusional agar negara benar-benar berpihak pada rakyat di saat krisis.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan sampai negara kalah cepat dari bencana,” pungkasnya.
Aliansi Aktivis Kota (AKTA) menyatakan akan terus mengawal isu ini dan membuka ruang konsolidasi dengan elemen masyarakat sipil lainnya guna memastikan pemerintah mengambil langkah cepat, tegas, dan berpihak pada korban.
