Medan, Youbenews.com — Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Mahasiswa Wasathiyah Sumatera Utara (Sumut) secara resmi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada anggota DPRD Sumut, Ricky Antony. Langkah tegas Ricky dalam mengkritisi sikap serta tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dinilai sebagai representasi nyata fungsi pengawasan legislatif yang berintegritas.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PW Ikatan Mahasiswa Wasathiyah Sumut, Fahrezi Dika Pratama, madalam keterangan persnya pada Selasa (28/7). Fahrezi menilai, ketegangan yang muncul antara legislatif dan eksekutif akhir-akhir ini berpuncak pada ketidakmampuan pimpinan eksekutif dalam menghargai kedudukan serta marwah Lembaga Legislatif.
“Kami dari PW Ikatan Mahasiswa Wasathiyah Sumut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bung Ricky Antony atas keberaniannya mengkritisi sikap dan tindak tanduk Gubernur Sumut yang dinilai tidak menghargai Lembaga Legislatif,” ujar Fahrezi.
Soroti Etika Pemerintahan dan Usulkan “Retreat”
Lebih lanjut, Fahrezi melontarkan kritik pedas terhadap pola kepemimpinan Bobby Nasution sebagai kepala daerah. Menurutnya, dinamika tata kelola pemerintahan di tingkat Provinsi Sumatera Utara memerlukan pembenahan fundamental, bahkan menyarankan agar sang gubernur mengikuti kembali pembekalan atau retreat.
“Gubsu Bobby Nasution perlu melakukan retreat kembali, agar benar-benar memahami sistem dan mekanisme dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance),” tegasnya.
Fahrezi menambahkan, kedudukan eksekutif dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan daerah adalah mitra sejajar yang memiliki fungsi checks and balances, bukan relasi atasan dan bawahan.
DPRD Bukan Boneka Eksekutif
Dalam kesempatan yang sama, aktivis mahasiswa wasathiyah ini juga mengingatkan para wakil rakyat di Gedung Dewan agar tidak kehilangan taringnya. Ia menegaskan bahwa fasilitas dan gaji yang diterima oleh anggota DPRD bersumber dari uang rakyat, sehingga sudah sepatutnya mereka murni menyuarakan aspirasi publik.
“DPR itu dibayar untuk bersuara. Justru kalau ada DPRD yang tidak bersuara, berarti mereka tidak tahu cara menjalankan fungsinya,” ucap Fahrezi dengan nada tegas.
“DPRD Sumut digaji oleh rakyat untuk bersuara, bukan digaji untuk menjadi boneka eksekutif,” tambahnya.
Sebagai bentuk konsistensi moral kaum intelektual muda, Ikatan Mahasiswa Wasathiyah Sumut menyatakan siap berdiri di barisan depan untuk mengawal fungsi pengawasan legislatif dari segala bentuk intervensi eksekutif yang mencederai prinsip demokrasi di Bumi Lancang Kuning maupun tanah Batak.
“Maka dengan ini, kami Ikatan Mahasiswa Wasathiyah Sumut menegaskan dukungan dan apresiasi penuh kepada Ricky Antony dalam mengkritisi Gubsu Bobby demi tegaknya marwah rakyat,” pungkas Fahrezi.
