LANGKAT – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir menuai perhatian serius dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langkat. Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU, bahkan hingga terjadi kekosongan stok di beberapa titik, dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan mengancam stabilitas perekonomian daerah.
Sekretaris Umum HMI Cabang Langkat, Muhammad Hafiz, mengatakan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai gangguan distribusi biasa. Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan strategis yang menjadi penggerak utama roda perekonomian masyarakat.
“Ketika BBM sulit diperoleh, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Sopir angkutan kehilangan waktu produktif karena harus mengantre berjam-jam, nelayan dan petani kesulitan menjalankan aktivitasnya, pelaku UMKM mengalami hambatan dalam distribusi barang, dan pada akhirnya biaya transportasi meningkat. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok yang paling dirasakan oleh masyarakat, terutama para ibu rumah tangga yang setiap hari harus mengatur pengeluaran keluarga,” ujar Hafiz.
Ia menambahkan, kelangkaan BBM yang berlangsung tanpa kepastian informasi juga telah memicu kepanikan di tengah masyarakat. Situasi tersebut mendorong sebagian warga melakukan panic buying, yakni membeli BBM melebihi kebutuhan normal karena khawatir pasokan akan semakin sulit diperoleh. Fenomena ini dinilai justru memperparah kondisi di lapangan, memperpanjang antrean, mempercepat habisnya stok di SPBU, serta menyebabkan distribusi BBM menjadi tidak merata.
Di tengah kondisi tersebut, HMI Cabang Langkat menilai berkembangnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya praktik penimbunan maupun penyimpangan dalam rantai distribusi BBM, tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian. Menurut Hafiz, pemerintah bersama aparat penegak hukum harus segera memberikan penjelasan yang transparan sekaligus melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan penyebab kelangkaan tersebut, sehingga tidak menimbulkan keresahan yang semakin luas.
“Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian kepada masyarakat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam rantai distribusi atau praktik yang merugikan kepentingan publik, maka harus diusut secara profesional dan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
HMI Cabang Langkat mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah kabupaten Langkat khususnya untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi. Pemerintah dinilai harus memastikan pasokan kembali normal, memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM, serta menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat guna mencegah kepanikan dan berkembangnya berbagai spekulasi.
Selain itu, HMI Cabang Langkat juga meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi BBM dan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi menghambat penyaluran kepada masyarakat.
HMI Cabang Langkat juga, mendorong percepatan distribusi BBM ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan pasokan, pengawasan terpadu mulai dari terminal BBM hingga SPBU, evaluasi terhadap sistem distribusi di wilayah yang terdampak, serta penyampaian informasi resmi secara berkala kepada masyarakat. HMI juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan guna menghindari panic buying yang dapat memperburuk kondisi.
“Persoalan BBM bukan sekadar persoalan ketersediaan bahan bakar, tetapi tetapi menyangkut keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat. Negara harus hadir dengan langkah yang cepat, tepat, dan terukur agar masyarakat tidak terus menanggung beban akibat persoalan yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal,” tutup Muhammad Hafiz, Sekretaris Umum HMI Cabang Langkat.
