LOMBOK, 15 Agustus 2026 — Penguatan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah menjadi perhatian dalam pertemuan LPK Kompeten Akademi Muda Indonesia bersama Ketua Forum Lembaga Pelatihan Kerja (Forlat) Vokasi NTB dan Staf Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Sabtu (15/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Zainur, S.Sos., (Ketua Forlat Vokasi NTB); Ivan Suaidi, S.Sos., M.M. (Direktur Kami Kompeten) ; serta Adhi Dwiari, S.T., (Staf Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI). Pembahasan mencakup pengembangan pelatihan vokasi, akreditasi LPK, regulasi ketenagakerjaan, pengawasan lembaga, serta penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Dorong Penambahan Kuota Akreditasi
Ivan Suaidi, S.Sos., M.M., menilai perlu ada peningkatan kuota akreditasi LPK setiap tahun agar lembaga pelatihan di daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan mutu dan tata kelola kelembagaan.
“Harus ada penambahan kuota akreditasi setiap tahun dari pusat ke daerah. LPK yang sudah siap secara kelembagaan dan berkomitmen meningkatkan mutu jangan sampai harus menunggu terlalu lama karena keterbatasan kuota,” ujar Ivan.
Menurutnya, pemerataan akses akreditasi dapat mendorong LPK di daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, tata kelola, serta relevansi program dengan kebutuhan dunia kerja.
Vokasi Buka Peluang Ekonomi
Sementara itu, Adhi Dwiari, S.T., Staf Ahli Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, mengatakan pelatihan vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Pelatihan vokasi ini menjadi jalan untuk mengasah keterampilan dan membuka pintu peluang usaha yang lebih luas. Mengingat perkembangan ketenagakerjaan di Lombok terus meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan di berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten juga semakin penting,” ujar Adhi.
Adhi menambahkan, penguatan vokasi membutuhkan sinergi antara pemerintah, LPK, dunia usaha, dan masyarakat agar program pelatihan selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Pengawasan LPK dan Penyesuaian Regulasi
Pertemuan juga membahas pentingnya pengawasan LPK untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Pengawasan dinilai penting sebagai bagian dari upaya perlindungan calon tenaga kerja serta mencegah potensi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Selain itu, LPK didorong menyesuaikan administrasi kelembagaan dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) melalui akun Online Single Submission (OSS) masing-masing sesuai regulasi yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.
Zainur, S.Sos., menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara LPK, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah agar informasi kebijakan ketenagakerjaan dapat diterima dan diterapkan secara tepat di daerah.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mendorong LPK yang semakin profesional, berkualitas, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja.
“Vokasi harus menjadi jembatan antara kompetensi, kesempatan kerja, dan kebutuhan dunia usaha. Karena itu, kualitas lembaga pelatihan harus terus kita perkuat bersama,” demikian pesan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.
