Youbenews.com, Medan — Menyikapi aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung pada Rabu (30/7) lalu, Cipayung Plus Kota Medan yang terdiri dari gabungan organisasi mahasiswa kota Medan menyampaikan tanggapan kritis dan ajakan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah.
Aksi GERBRAK yang menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, dinilai belum dibarengi dengan bukti konkret yang kuat.
Ketua PMII Kota Medan, *Dedi Arisandi Ritonga*, menyatakan,
“Temuan BPK memang harus ditindaklanjuti, tapi belum tentu dapat dipidanakan. Apalagi jika sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara. Kami khawatir ini hanya menjadi alat pembunuhan karakter. Kita semua sepakat bahwa korupsi harus dilawan, namun tidak dengan cara menuduh tanpa dasar hukum yang kuat.”
Ketua HIMMAH Medan, *Imransyah Pasai*, turut mengingatkan agar aktivisme tidak terjebak dalam euforia tuntutan tanpa pembuktian.
“Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas hukum dan keadilan, bukan alat politik yang digunakan untuk kepentingan tertentu. GERBRAK seharusnya bersikap akademis dan objektif.”
Sementara itu, Ketua PMKRI Medan, *Aldoni Fransiskus Sinaga*, menyatakan bahwa publik berhak mengawasi, tetapi proses hukum tidak bisa dibentuk oleh tekanan massa.
“Kami mengajak seluruh elemen untuk tidak melakukan glorifikasi opini, tetapi mendalami fakta hukum secara utuh. Ini menyangkut reputasi seseorang, dan itu tidak bisa disepelekan.”
Ketua IMM Kota Medan, *Rais Prayogo*, menekankan pentingnya menjaga kredibilitas gerakan mahasiswa.
“Kalau hanya berdasarkan LHP BPK, maka harus ditelaah lebih lanjut. Tidak semua temuan adalah tindak pidana. GERBRAK sebaiknya tidak gegabah.”
Ketua KAMMI Medan, *M. Amin Siregar*, menambahkan bahwa proses penegakan hukum membutuhkan kesabaran dan bukti kuat.
“Kami mendorong aparat hukum untuk bekerja profesional. Namun jangan sampai ada framing sepihak yang mencederai keadilan.”
Senada dengan itu, Ketua GMNI Medan, *Julpadli Simamora*, menyebutkan bahwa aksi seperti GERBRAK perlu berbasis kajian hukum dan data valid.
“Kami mendukung pemberantasan korupsi, tetapi mari kita kawal dengan cara yang beradab dan tidak tendensius.”
Ketua KMHDI Kota Medan, *Rohid*, menyatakan bahwa pembuktian adalah kunci.
“Kritik sah-sah saja, namun jangan sampai menjadi fitnah yang disamarkan sebagai perjuangan. Kami berharap GERBRAK mengedepankan prinsip kehati-hatian.”
Sementara itu, Ketua HIKMABUDHI Kota Medan, *Michel*, menekankan bahwa integritas gerakan mahasiswa harus dijaga.
“Jangan sampai karena nafsu politik atau tekanan eksternal, gerakan mahasiswa kehilangan orientasi kebenaran. Kami ajak GERBRAK untuk berdiskusi secara terbuka.”
Cipayung Plus Kota Medan secara keseluruhan menyampaikan harapannya agar GERBRAK mengedepankan pendekatan akademik, kajian mendalam, dan data yang valid dalam menyuarakan kritik terhadap pejabat publik.
“Kami tidak anti terhadap kritik, bahkan mendukung penindakan terhadap korupsi. Tapi kami juga menolak pembunuhan karakter dan tuntutan yang didasarkan hanya pada opini, bukan bukti,” tegas para Ketua Umum Cipayung Plus dalam pernyataan bersama. (AH)
