Medan, Youbenews.com – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS) secara resmi menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini dinilai sebagai bagian vital dari mekanisme checks and balances demi terciptanya sistem demokrasi yang sehat dan berimbang di tataran pemerintahan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum APMPEMUS, Iqbal, S.H., merespons dinamika dan sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthony, S.H., dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pihak eksekutif.
Sebut Pengawasan Pimpinan DPRD Mandat Konstitusional
Iqbal, S.H., menegaskan bahwa langkah serta kritik yang disampaikan Ricky Anthony selaku unsur pimpinan DPRD Sumut merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan amanat undang-undang yang melekat pada lembaga legislatif.
Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama—legislasi, anggaran, dan pengawasan—yang tidak boleh dilemahkan oleh narasi-narasi politik yang kontraproduktif.
“APMPEMUS memandang apa yang dilakukan oleh saudara Ricky Anthony adalah bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai wakil rakyat. Fungsi pengawasan tidak boleh dilemahkan, karena di situlah letak keseimbangan kekuasaan (checks and balances) dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Iqbal di Medan, Selasa (28/07/2026).
Iqbal menambahkan bahwa setiap masukan maupun kritik yang datang dari gedung parlemen selayaknya disikapi secara bijak dan konstruktif oleh jajaran Pemprov Sumut demi perbaikan kinerja, bukan dinilai sebagai perselisihan atau konflik antarlembaga semata.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang harus dijaga adalah bagaimana seluruh pihak tetap berada dalam koridor hukum, menjunjung tinggi etika pemerintahan, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.”
Dorong Sinergi Profesional dan Hindari Polarisasi
Di samping menegaskan pentingnya pengawasan kritis, APMPEMUS turut mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan profesional antara eksekutif dan legislatif. Sinergi yang solid dinilai menjadi kunci utama agar roda pembangunan di Sumatera Utara berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
| Pilar Tata Kelola Demokrasi Daerah | Aspek Fungsi Pengawasan DPRD | Sikap & Harapan APMPEMUS |
| Keseimbangan Kekuasaan | Pelaksanaan fungsi pengawasan eksekutif secara tegas. | Mendukung transparansi dan akuntabilitas Pemprov Sumut. |
| Dinamika Politik | Penyampaian kritik dan masukan konstruktif dari legislatif. | Meminta publik dan pejabat tidak menganggapnya konflik semata. |
| Etika Pemerintahan | Pengambilan keputusan berbasis koridor hukum dan aturan. | Mengimbau seluruh pihak menghindari polarisasi tak produktif. |
APMPEMUS mendorong seluruh elemen pemerintahan dan pemangku kepentingan di Sumatera Utara untuk membuka ruang dialog yang inklusif serta menghentikan polarisasi yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sebagai organisasi kepemudaan, APMPEMUS menyatakan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik di Sumatera Utara secara objektif, kritis, dan berbasis pada nalar hukum yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
