MEDAN – Protes keras dan ketidak puasan pelayanan kembali menerpa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Kali ini, Ikatan Sarjana Kota Medan (ISARAH Medan) melayangkan kritik tajam terkait carut-marutnya pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dinilai lamban, miskin inovasi, serta diduga masih menjadi sarang subur praktik pungutan liar (pungli) melalui jaringan calo.
Menyikapi bobroknya pelayanan publik tersebut, ISARAH Medan mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas, dan Wakil Wali Kota, Zakiuddin Harahap, untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk mencopot pucuk pimpinan instansi tersebut.
“Kami meminta kepada Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Dukcapil Medan karena dinilai ikut bertanggung jawab atas kesemrawutan pelayanan terhadap masyarakat,” tegas Bendahara ISARAH Medan, Munawar, dalam keterangan persnya di Medan, Selasa (7/7/2026).
Blunder Fatal Petugas: Perbaikan Nama Berujung Salah Jenis Kelamin
Munawar membeberkan salah satu rapor merah utama Disdukcapil Medan adalah tingginya tingkat kelalaian petugas dalam menginput data warga pada dokumen vital seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Ia bahkan mengungkap blunder fatal sekaligus menggelikan yang menimpa keluarganya sendiri.
Rentetan kelalaian pelayanan yang dibongkar oleh ISARAH Medan antara lain:
-
Blunder Data Anak: Anak Munawar yang bernama Adnan salah diinput oleh petugas menjadi Adlin. Setelah proses revisi yang memakan waktu lama hingga hampir satu bulan, petugas kembali melakukan kesalahan fatal dengan mengubah jenis kelamin sang anak.
-
Temuan Massal di Sekolah: Sebagai staf pengajar di salah satu sekolah Al Washliyah, Munawar mengaku kerap menemukan kasus serupa pada dokumen murid-muridnya, mulai dari salah ketik nama, tanggal lahir, hingga perbedaan nama orang tua yang menghambat administrasi pendidikan anak didik.
-
Arogansi Oknum Petugas: Bukannya meminta maaf atas kelalaian kerja, oknum petugas Disdukcapil justru memberikan respons sinis dan dinilai tidak beretika saat menerima komplain warga dengan melontarkan kalimat, “Kau-kau saja pun yang datang”.
Menurut Munawar, bobroknya kinerja hilir ini mencerminkan kegagalan total di tingkat hulu atau kepemimpinan.
“Ini adalah kemerosotan pelayanan yang sangat kontras dengan visi-misi Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiuddin Harahap dengan slogan ‘Medan untuk Semua’,” tambah Munawar dengan nada kecewa.
Penyegaran Birokrasi Harga Mati
Atas dasar rentetan rapor merah tersebut, ISARAH Medan menegaskan bahwa penyegaran total di tubuh struktural Disdukcapil Medan sudah tidak bisa ditawar lagi. Kepala Dinas dianggap gagal total dalam melakukan reformasi birokrasi digital yang bersih dan responsif, sehingga justru menjadi batu sandungan bagi gerak cepat pembangunan Kota Medan.
“Usia administrasi Kota Medan ini sudah matang, tidak ada tempat bagi pejabat yang miskin inovasi dan membiarkan bawahannya bekerja asal-asalan,” ujar Munawar.
Ia mengingatkan komitmen politik kepala daerah yang baru untuk membersihkan instansi-instansi basah dari mentalitas lama.
“Jika Wali Kota ingin mewujudkan ‘Medan untuk Semua’, maka bersihkan dulu Disdukcapil dari mentalitas birokrat yang minta dilayani,” pungkas Munawar menutup keterangannya.
