MEDAN – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara menyayangkan adanya pihak yang menyeret konflik internal organisasi ke ranah hukum hingga mendesak pencopotan Kapolrestabes Medan.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai langkah tersebut keliru dan menunjukkan ketidakdewasaan dalam berorganisasi. Pernyataan ini merespons tindakan Hasan Basri yang mengatasnamakan Ketua PW KAMMI Sumut saat membawa persoalan internal tersebut ke Mabes Polri.
Irham menegaskan bahwa klaim kepemimpinan Hasan Basri tidak memiliki dasar organisasi yang sah. Ia menjelaskan, dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VII KAMMI Sumut di Tapanuli Tengah, nama Hasan Basri sama sekali tidak tercatat sebagai calon ketua.
“Sejak awal proses Muswil berjalan sesuai mekanisme organisasi. Hasan Basri tidak terdaftar sebagai calon ketua dalam kontestasi tersebut. Sangat disayangkan muncul klaim kepemimpinan yang menyalahi aturan organisasi,” ujar Irham.
Ia mengakui adanya perbedaan pandangan di tingkat pusat. Namun, menurutnya dinamika tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat wilayah, khususnya di Sumatera Utara.
Terkait laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dibawa ke ranah hukum, PW KAMMI Sumut secara tegas membantah tuduhan tersebut. Irham menyatakan bahwa narasi yang berkembang di publik telah merugikan nama baik organisasi.
Sebenarnya, pasca-kejadian telah diupayakan komunikasi dan mediasi. Namun, proses tersebut buntu karena pihak tertentu memilih membawa persoalan ini ke ruang publik.
“Kami melihat ada upaya membangun opini yang merugikan organisasi. Kami menghormati proses hukum, namun kami meminta semua pihak mengedepankan fakta dan tidak menjadikan masalah internal ini sebagai komoditas politik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Irham mengkritik keras narasi pencopotan Kapolrestabes Medan yang diembuskan oleh pihak Hasan Basri di Mabes Polri. Ia menilai tuntutan tersebut salah sasaran dan sarat akan kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, kinerja Kapolrestabes Medan selama ini sudah berjalan dengan baik, profesional, dan humanis, terutama dalam mengamankan berbagai aksi demonstrasi di Kota Medan.
“Jangan karena tidak memahami dinamika internal organisasi, kemudian kegaduhan tersebut dikaitkan dengan kegagalan Kapolrestabes Medan. Ini memalukan. Masyarakat Medan bisa melihat sendiri kerja-kerja progresif Polrestabes Medan dalam menjaga kondusivitas kota,” tegas Irham.
Di akhir pernyataannya, Irham menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara adalah bagian dari demokrasi. Meski begitu, kritik harus berbasis fakta, bukan lahir dari konflik internal organisasi yang dipolitisasi untuk menyerang kinerja aparat kepolisian. Ia mengimbau seluruh kader KAMMI untuk kembali mengedepankan nilai persaudaraan dan menjaga marwah organisasi.
