Samuel Tampubolon: Penunjukan Jumhur Hidayat Menjadi Koreksi Politik atas Dominasi Kaum Elitis di Pemerintahan
Youbenews.com Jakarta – Eksponen aktivis GMNI, Samuel Tampubolon, menyampaikan apresiasi politik atas penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Samuel, keputusan ini bukan sekadar pengisian jabatan kabinet, melainkan pesan politik yang kuat bahwa negara mulai membuka ruang bagi figur-figur yang lahir dari rahim perjuangan, bukan semata dari kalkulasi kekuasaan dan kompromi elit.
Baca juga : Komunitas All Stars dan Gangster, Perkuat Silaturahmi untuk Cegah Tawuran di Jakarta Raya
“Di tengah kuatnya dominasi kelompok-kelompok yang selama ini menjadikan kekuasaan sebagai instrumen akomodasi kepentingan, hadirnya Jumhur Hidayat adalah angin segar. Ini menjadi koreksi politik bahwa negara tidak boleh terus dikuasai oleh mereka yang jauh dari denyut persoalan rakyat,” tegas Samuel, Rabu (29/4).
Samuel menilai, rekam jejak Jumhur sebagai aktivis buruh dan pejuang demokrasi menjadikannya figur yang memahami secara utuh watak persoalan bangsa: ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, hingga praktik-praktik kebijakan yang kerap lebih berpihak pada modal ketimbang keselamatan rakyat.
Baca juga : DKI Jakarta Puncak Klasemen PON XXI Aceh-Sumut Perolehan 75 emas, 73 perak, 65 perunggu
Menurutnya, penempatan Jumhur di sektor lingkungan hidup memiliki makna strategis. Persoalan ekologis hari ini tidak bisa hanya dibaca sebagai isu teknokratis, melainkan bagian dari pertarungan politik besar antara kepentingan rakyat dan kepentingan oligarki ekonomi.
“Kerusakan lingkungan selama ini bukan terjadi karena absennya regulasi, melainkan karena terlalu sering negara kalah berhadapan dengan kepentingan pemodal. Karena itu dibutuhkan figur yang punya keberanian ideologis, bukan sekadar kemampuan administratif. Jumhur punya legitimasi moral untuk berdiri di garis itu,” ujarnya.
Samuel menegaskan, publik menaruh harapan besar agar kepemimpinan Jumhur menjadi titik balik lahirnya kebijakan lingkungan yang progresif, berdaulat, dan tidak tunduk pada tekanan kelompok berkepentingan.
“Bangsa ini terlalu lama disandera oleh praktik kompromi politik yang melemahkan keberpihakan negara kepada rakyat. Penunjukan Jumhur harus dibaca sebagai alarm perubahan: bahwa pemerintahan ke depan mesti lebih berani menghadirkan politik keberpihakan, bukan sekadar politik stabilitas yang membungkam aspirasi.”
Ia menambahkan, dari perspektif gerakan mahasiswa dan aktivisme, perjalanan Jumhur dari ruang perlawanan menuju panggung kabinet membuktikan bahwa idealisme tidak harus mati ketika memasuki kekuasaan.
“Ini bukan sekadar tentang satu nama menjadi menteri. Ini tentang kemenangan simbolik bahwa sejarah perjuangan tetap menemukan jalannya di tengah kerasnya arus pragmatisme politik nasional,” tutup Samuel.
